Suatu siang di awal 2008, aula Fakultas Ilmu Sosial dipenuhi mahasiswa dari berbagai jurusan. Seminar bertajuk "Wajah Islam di Tengah Perubahan Zaman" digelar oleh sebuah organisasi dakwah kampus. Salah satu pembicara yang hadir adalah perwakilan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sejak awal, suasana di acara terasa janggal. Ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar, sang pembicara yg rambutnya mengkikap itu tetap duduk di kursinya, kaku. Banyak mahasiswa mengikuti sikapnya seolah memberi isyarat bahwa mereka tak menganggap lagu itu layak dihormati. Tatapan heran dan gumam pelan pun mulai terdengar di antara para peserta.
Diskusi yang berlangsung pun menggulirkan pertanyaan yang menggugah, "bagaimana wajah Islam dalam merespons perubahan zaman?" HTI, sebagaimana biasa, mengangkat ideal khilafah sebagai satu-satunya solusi. Perubahan zaman, menurut mereka, hanya bisa dijawab dengan satu sistem berbasis hukum Islam, di bawah satu kepemimpinan tunggal sedunia. Namun ketika ditanya tentang posisi Indonesia, atau negara-bangsa secara umum, jawabannya tegas d "NKRI bukan sistem Islam, ia ciptaan penjajah dan hukum-hukumnya adalah taghut."
Pandangan seperti itu, meski disampaikan dengan keyakinan penuh, menyimpan sejumlah ironi yang tak mudah diabaikan. Pertama-tama, HTI dengan lantang menolak konsep negara-bangsa (termasuk Indonesia) namun mereka tetap memakai nama "Hizbut Tahrir Indonesia". Aneh, kan? Jika NKRI dianggap batil dan kafir, mengapa tetap membonceng nama geografis dan identitas nasional yang tertolak secara ideologis?
Lebih jauh lagi, retorika penolakan terhadap demokrasi, Pancasila, dan hukum Indonesia seringkali dibarengi dengan partisipasi aktif dalam ruang-ruang publik yang disediakan oleh sistem tersebut. Mereka berdakwah dengan memanfaatkan kebebasan berekspresi yang dijamin negara. Mereka berdemonstrasi, menyebar pamflet, dan berkampanye gagasan secara terbuka, sesuatu yang justru tidak mungkin terjadi dalam sistem khilafah yang mereka dambakan, di mana kebebasan berpikir sangat mungkin diseragamkan oleh satu tafsir.
Lucunya, dan yang mungkin paling memprihatinkan dari semua ini adalah bagaimana HTI merekrut anak-anak muda kampus yang agamanya masih mentah dan ala kadarnya. Banyak di antara mereka mengaku ingin hidup sepenuhnya Islami, namun ironisnya tak sedikit yang bahkan belum mampu membaca tulisan Arab. bahasa halusnya "nggak bisa ngaji". Namun mereka sangat rajin mengikuti halaqah (atau entah apa namanya), yang intensitasnya hampir menyamai kuliah reguler. Doktrin khilafah menjadi semacam jalan pintas menjadi "islami" tanpa harus memahami khazanah Islam itu sendiri.
Dalam semangat idealisme yang menggebu, HTI seringkali menawarkan kesederhanaan yang terdengar hebat, yakni khilafah untuk semua masalah umat. Tapi kehidupan umat tak sesederhana itu. Ada sejarah panjang, budaya lokal, perbedaan mazhab, hingga dinamika politik global yang tak bisa dipukul rata dengan satu sistem universal. Apalagi bila sistem itu sendiri tak pernah diuji di zaman modern ini.
Di tahun 2009 ini, ketika Indonesia masih terus berjuang mencari bentuk demokrasi yang lebih matang, gerakan seperti HTI justru menawarkan jalan mundur. Mereka menyerukan revolusi sistem, tapi tak menawarkan detail konkrit dan realistis. Mereka tidak sadar bahwa mereka berada di dalam masyarakat yang sepenuhnya berbeda-beda, yakni masyarakat yang plural. Dan yang paling menyedihkan, mereka mengkafirkan sistem yang justru memberi mereka ruang untuk berbicara.
Kritik terhadap HTI bukanlah kritik terhadap semangat keberislaman, tetapi kritik terhadap cara berislam yang kaku, tertutup, dan tidak mengerti realitas. Islam adalah agama yang merangkul perubahan zaman, bukan menolaknya secara apriori. Di tengah zaman yang terus berubah, justru yang diperlukan adalah sikap terbuka, dialogis, dan cerdas. Bukan klaim-klaim eksklusif atas satu-satunya kebenaran, apalagi yang dibungkus dalam jargon khilafah yang kosong.
0 Comments:
Posting Komentar